MENGANALISIS PERS YANG BEBAS
BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN ETIK JURNALISTIK
1, Pengertian Kode Etik Jurnalistik
dan Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,lasal 28 tentang
Kemerdekaan Berserikat, kalimat terakhir disebutkan ditetapkan dengan
undang-undang. Sebagai realisasi dari kalimat tersebut lahirlah UU No.
9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di samping itu,
lahirlah UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatur khusus tentang Pers dan KUH
Pidana tentang Delik Fers, Pada ketentuan undang undang diatas, dijelaskan
pengertian kode etik kode etik jurnatistik. Lebih jelasnya disebutkan
hal-hal yang berhubungan dengan kewartawanan atau kepenulisan, termasuk
didalamya pengertian pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai
berikut.
Pers yang bebas atau
kemerdekaan, pers dimaksudkan tidak adanya campur tangan dari pihak luar
untuk membengkokkan standar profesional dan kode etik jurnalistik.
Kemerdekaan pers ini diperlukan agar dapat menyalurkan informasi dan
pendapat kepada pembaca, pendengar, dan penonton dengan jujur dan akurat,
tidak bias dan tanpa prasangka, adil dan tidak sepihak serta objektif dan
komprehensif . Tentang pentingnya kebebasan pers.
Thomas Jefferson mengemukakan
bahwa jika ia diminta memilih antara pemerintahan negara dan kebutuhan akan
pers, rnaka ia memilih pers. Menurut Jeferson, kebebasan pers tak pernah
merugikan negara dan rakyat. Pendapat ini kemudian dikenal sebagai teori
Jefferson.
A. Muis sebqgai pakar komunikasi
terkemuka lndonesia, mengemukakan realitas tidak mendukung pendapat
Jefferson. Muis menafsirkan teori tersebut sebenarnya hendak menyatakan
bahwa kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang mutlak sifatnya tidak bisa
ditawartawar,
Pengaruh teori Jefferson terhadap
kehidupan pers lndonesia seperti dinyatakan A. Muis, melahirkan beberapa
istilah yang dialamatkan kepada pers lndonesia, Misalnya, pers.lndonesia
sebagai kekuasaan keempat (setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif),
pilar demokrasi, hak masyarakat untuk mengetahui
apa yang diperlukannya (public's
right to know), kebebasan pers sebagai F1AM, dan sebagainya. Dalam Undang-undang
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dikemukakan bahwa kemerdekaan pers merupakan
salah
satu wujud kedaulatan rakyat yang
berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan
supremasi hukum dengan kata lain,
sebenarnya dalam pengertian kebebasan pers terkandung juga tanggung jawab.
Tanggung Jawab itu untuk turut serta mewujudkan prinsip demokrasi
iseperti menghargai kebebasan atau hak orang lain, menjunjung persamaan,
keterbukaan, dan partisipasi serta keberpihakan kepada kepentingan
rakyat keadilan, dan mematuhi hukum yang berlaku serta melaksanakan kode
etik jurnalistik.
2. Kode Etik Jurnalistik dalam
Masyarakat Demokratis di lndonesia
a. Bentuk-bentuk Kode Etik
Dalam sejarah pers lndonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberitahukan oleh organisasi wartawan misalnya PWI dan AJI, dan kode etik yang dibuat bersama yaitu KEWI
Pers yang terbentuk pasca Reformasi 1998 juga merumuskan dua kode etik, yaitu kode etik wartawan Indonesia, kode etik bisnis pers. Sehingga, jika diklasifikisikan terdapat tiga model yaiiu: kode etik wartawan lndonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik. Berikut ini ikan dipaparkan beberapa
di antara kode etik tersebut.
1) Kode EtikWartawan tndonesia (KEWI)
Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Wartawan lndonesia perlu menyadari adanya ianggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan berartanggung jawab.
Wartawan lndonesia atau KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan Wartawan lndonesia Aliansi Jurnalis lndependen (AJl) dan Himpunan Praktisi Penyiaran lndonesia (HPPI). Kode etik ini disusun 26 organisas iwartawan di Bandung tahun 1999 dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers.
a) Wartawan lndonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar.
b) Wartawan lndonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan
menbiarkan, serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
c) Wartawan lndonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur
fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak
melakukan plagiat.
d) Wartawan lndonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah,
sadis dan cabul,serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
e) wartawan lndonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.
f) Wartawan lndonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargq
informasi latar belakang dan off the reco rd sesuai kesepakhtan.
g) Wartawan lndonesia segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta
melayani hak jawab.
Dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut,
a) Etik institusional, yaitu sistem aturan, peraturan, kebijakan, dan kendala formal
yang dikembangkan baik oleh institusi yang memiliki media maupun institusi
yang mengawasi media. Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan institusi yang
bersangkutan, seperti ideologi, keuntungan, kekuasaan, dan sebagainya.
b) Etik personel, yaitu sistem nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati
nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi yang
menimbang tindakan yang hendak dilakukannya.
c) Etik profesional, yaitu menentukan cara pemberian yang paling tepat, sehingga
informasi itu mudah diterima oteh khalayak, dalam proporsi yang i^,ajai. Kode
etik profesional adalah tolok ukur perilaku dan pertimbangan moral yang di
sepakati bersama oleh komunitas profesijurnalistik. Tujuannya adalah untuk
menghasilkan karya yang memenuhi khalayak akan informasi, nanun dilakukan
dengan cara tanggung jawab sosial yang tinggi.
2') Kode Praktik BagiMedia pers
Di luar: kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan. Dewan pers menyusun Kode Praktik (code of practices) media sebagai upaya penegakan independensi serta penerapan prinsip pers mengatur sendiri (self regulated. Kode etik yang disusun ini juga berfungsi menjamin berlakunya etika dan standar jurnalis profesional , serta media yang bertanggung jawab. Jika semua media patuh pada kbde yang telah berlaku dan disepikati diharapkan bisa mererapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau
peraturan khusus. Dewan Pers memandang perlu disusun kode praktik yand berlaku bagi media untuk mempraktikkan standarisasi kerja jurnalistik.
Dalam sejarah pers lndonesia, terdapat sejumlah kode etik yang dirumuskan dan diberitahukan oleh organisasi wartawan misalnya PWI dan AJI, dan kode etik yang dibuat bersama yaitu KEWI
Pers yang terbentuk pasca Reformasi 1998 juga merumuskan dua kode etik, yaitu kode etik wartawan Indonesia, kode etik bisnis pers. Sehingga, jika diklasifikisikan terdapat tiga model yaiiu: kode etik wartawan lndonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik. Berikut ini ikan dipaparkan beberapa
di antara kode etik tersebut.
1) Kode EtikWartawan tndonesia (KEWI)
Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Wartawan lndonesia perlu menyadari adanya ianggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan berartanggung jawab.
Wartawan lndonesia atau KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan Wartawan lndonesia Aliansi Jurnalis lndependen (AJl) dan Himpunan Praktisi Penyiaran lndonesia (HPPI). Kode etik ini disusun 26 organisas iwartawan di Bandung tahun 1999 dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers.
a) Wartawan lndonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar.
b) Wartawan lndonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan
menbiarkan, serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
c) Wartawan lndonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur
fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak
melakukan plagiat.
d) Wartawan lndonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah,
sadis dan cabul,serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
e) wartawan lndonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.
f) Wartawan lndonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargq
informasi latar belakang dan off the reco rd sesuai kesepakhtan.
g) Wartawan lndonesia segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta
melayani hak jawab.
Dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut,
a) Etik institusional, yaitu sistem aturan, peraturan, kebijakan, dan kendala formal
yang dikembangkan baik oleh institusi yang memiliki media maupun institusi
yang mengawasi media. Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan institusi yang
bersangkutan, seperti ideologi, keuntungan, kekuasaan, dan sebagainya.
b) Etik personel, yaitu sistem nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati
nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi yang
menimbang tindakan yang hendak dilakukannya.
c) Etik profesional, yaitu menentukan cara pemberian yang paling tepat, sehingga
informasi itu mudah diterima oteh khalayak, dalam proporsi yang i^,ajai. Kode
etik profesional adalah tolok ukur perilaku dan pertimbangan moral yang di
sepakati bersama oleh komunitas profesijurnalistik. Tujuannya adalah untuk
menghasilkan karya yang memenuhi khalayak akan informasi, nanun dilakukan
dengan cara tanggung jawab sosial yang tinggi.
2') Kode Praktik BagiMedia pers
Di luar: kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan. Dewan pers menyusun Kode Praktik (code of practices) media sebagai upaya penegakan independensi serta penerapan prinsip pers mengatur sendiri (self regulated. Kode etik yang disusun ini juga berfungsi menjamin berlakunya etika dan standar jurnalis profesional , serta media yang bertanggung jawab. Jika semua media patuh pada kbde yang telah berlaku dan disepikati diharapkan bisa mererapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau
peraturan khusus. Dewan Pers memandang perlu disusun kode praktik yand berlaku bagi media untuk mempraktikkan standarisasi kerja jurnalistik.
0 komentar:
Posting Komentar